“Politik itu pertarungan kelas,” kata seorang pemikir lama. Tapi di negeri ini, yang sering menang bukan yang mendaki dari bawah, melainkan yang sudah berdiri di atas. Politik Indonesia lebih sering seperti tangga berjalan: yang sudah di puncak tinggal menjejak sedikit untuk naik lagi.
Di Jambi, wajah muda bernama Diza Hazra Aljosha kini jadi contoh terbaru dari paradoks itu. Usianya baru 36 tahun, tapi sudah duduk di kursi Wakil Wali Kota. Ia muda, terdidik, dan fasih berbicara di depan kamera. Namun di balik narasi kesegaran itu, terselip satu pertanyaan klasik: naik karena kemampuan, atau diangkat oleh sistem yang sedang menua?
Kemenangan Telak, Tapi dari Mesin Lama
Hasil Pilkada 2024 mencatat kemenangan besar pasangan Maulana–Diza, meraup lebih dari 70 persen suara sah—angka yang di atas kertas mencerminkan dukungan publik luas. Tapi di lapangan, kemenangan sebesar itu mustahil tanpa mesin politik yang berputar sempurna: partai, birokrasi, dan jaringan ekonomi lokal.
Dengan latar belakang akademik ekonomi dan gelar magister, Diza bukan wajah yang tumbuh dari lorong politik rakyat. Ia muncul dari orbit yang sudah mapan—anak tangga yang lebih tinggi dari kebanyakan pemuda Jambi yang sekadar menonton dari pinggir jalan. Ia simbol generasi baru yang lahir dari rahim sistem lama.
Muda di Usia, Tua di Struktur
Politik muda sering dijual sebagai wajah perubahan. Tapi ketika muda hanya berarti usia, bukan cara berpikir, maka kekuasaan tidak benar-benar bergeser. Diza aktif di media sosial, menghadiri apel ASN, meninjau proyek, dan berbicara tentang inovasi. Tapi gaya komunikasinya—rapi, aman, dan administratif—lebih mirip pejabat yang sedang mempertahankan sistem ketimbang mengguncangnya.
Ia tidak berbicara soal redistribusi ekonomi, tidak menyinggung ketimpangan ruang hidup warga kota, dan belum menampakkan arah politik baru di bawah pemerintahannya. Padahal, dari banjir hingga kemacetan, Kota Jambi butuh kebijakan yang berani memotong akar masalah, bukan sekadar rapat evaluasi triwulan.
Enam Bulan Pemerintahan: Janji Inovasi, Hasil yang Buram
Enam bulan setelah pelantikan, kinerja pemerintahan Maulana–Diza menunjukkan pola klasik: reaktif, administratif, dan minim keberanian politik. Di balik sejumlah proyek penanganan banjir dan layanan publik yang digembar-gemborkan, data di lapangan justru menampilkan hal sebaliknya.
1. Keterlambatan Realisasi & Prosedur Berbelit
Banyak proyek mitigasi banjir masih bergantung pada ganti rugi lahan atau tahap desain. Kolam retensi baru dijadwalkan selesai 2026—terlalu lama bagi warga yang rumahnya terendam saban musim hujan.
2. Fokus Reaksi, Bukan Pencegahan
Kebijakan pemerintah lebih sering hadir setelah bencana. Tidak ada sistem mitigasi permanen yang menjamin genangan tak terulang. Jambi seolah menunggu banjir untuk bekerja.
3. Kebijakan Tidak Merata
Kawasan padat seperti Pasar Angso Duo dan Talang Banjar tetap tergenang tiap hujan deras. Kebijakan masih bersifat parsial—menyentuh permukaan, tapi belum menyentuh akar persoalan.
4. Komunikasi Publik vs Realitas Lapangan
Program digital “Lapor Pak Bos” populer, tapi keluhan warga sering tidak berujung tindakan. Gadget pemerintah lebih sigap daripada tangannya.
5. Dampak Kelas Bawah Paling Berat
Banjir terbesar justru menghantam wilayah miskin: bantaran sungai, gang sempit, dan pemukiman buruh. Di situ wajah politik kelas tampak telanjang: yang di atas rapat koordinasi, yang di bawah menguras air dari lantai rumah.
Politik dari Atas: Antara Modal dan Legitimasi
Dalam teori sosiologi politik, kekuasaan sering datang bukan dari suara rakyat, melainkan dari modal simbolik: gelar, status, dan jaringan. Diza punya semuanya. Tapi legitimasi sejati bukan datang dari sertifikat pendidikan atau jumlah pengikut Instagram—melainkan dari keberanian melawan kepentingan yang sudah mapan.
Hingga kini, belum tampak langkah berani yang menandai keberpihakan Diza pada kelas bawah—buruh pelabuhan, pedagang kecil, atau warga bantaran sungai yang tiap tahun jadi korban banjir. Ia baru terlihat memimpin dari podium, belum turun menggugat akar persoalan di kota jambi. Politik dari atas memang nyaman. Tapi di situlah jebakannya: semakin tinggi posisi, semakin kabur pandangan ke bawah.
Potret Ekonomi dan Tantangan yang Menunggu
Menurut BPS Provinsi Jambi (2025), persentase penduduk miskin Kota Jambi tercatat 7,69%—angka yang stagnan selama tiga tahun terakhir dan lebih tinggi dari Provinsi Jambi tercatat 7,19%. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum menetes ke lapisan bawah.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 4,98%, sedikit di atas rata-rata provinsi (4,51%). PDRB per kapita naik dari Rp64,06 juta (2023) menjadi Rp68,30 juta (2024), dan realisasi investasi mencapai Rp1,813 triliun, atau 126,89% dari target.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah mencapai 95,67% dari target Rp345 miliar.
Di atas kertas, semua ini tampak menggembirakan. Tapi di lapangan, ketimpangan sosial dan infrastruktur dasar belum banyak berubah. Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada perdagangan dan jasa aparatur, bukan pada sektor produktif seperti industri kecil, UMKM, atau ekonomi rakyat.
Di sinilah ujian bagi Diza. Ia masuk ke pemerintahan dengan latar ekonomi dan visi efisiensi, tapi tantangan yang ia hadapi bukan soal efisiensi, melainkan keadilan ekonomi.
Pertanyaannya: mampukah seorang Diza mengatasi itu?
Secara intelektual, Diza punya modal. Tapi tanpa keberanian politik untuk melawan kenyamanan birokrasi dan jaringan elite lama, semua keunggulan itu akan berhenti di laporan evaluasi. Pertumbuhan 4,98 persen bisa jadi angka yang indah bagi presentasi, tapi tidak berarti apa-apa bagi warga yang masih menguras air banjir dari rumah mereka.
Jalan Keluar bagi Diza
Jika Diza benar-benar ingin menulis babak baru dalam politik Jambi, maka ia harus mulai mengubah cara kerja kekuasaan dari dalam.
Pertama, berpihak pada basis ekonomi rakyat. Alih-alih sekadar mengejar investasi besar, pemerintah kota harus membuka akses modal dan pasar bagi pelaku UMKM, petani pinggiran, dan nelayan sungai. Itulah fondasi pertumbuhan yang merata.
Kedua, membuka ruang partisipasi warga. Politik tidak boleh hanya berhenti di media sosial dan seremoni kantor. Warga perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan—bukan sebagai penonton, tapi sebagai penentu arah.
Ketiga, mengoreksi ketergantungan pada proyek-proyek rente. Kota Jambi tidak akan berubah jika anggaran publik terus diputar di lingkaran kontraktor yang sama. Keberanian moral dibutuhkan untuk memutus rantai itu.
Dan terakhir, menegaskan arah politiknya sendiri. Seorang pemimpin muda tidak cukup hanya tampil segar—ia harus punya sikap. Tanpa keberanian melawan arus, semua narasi perubahan hanya jadi dekorasi dari status quo.
Epilog: Antara Harapan dan Ketakutan
Setiap generasi punya tokoh mudanya. Tapi tidak semua tokoh muda menjadi pembawa zaman baru.
Jika Diza ingin mengubah politik yang ia masuki, ia harus berani menantang kenyamanan yang mengangkatnya ke sana. Sebab sejarah tidak mencatat siapa yang muda, melainkan siapa yang berani melawan arus.
Politik itu pertarungan kelas. Dan sejauh ini, Diza baru terlihat berdiri di sisi yang menang — belum tentu di sisi yang benar.
Tinggalkan Balasan