Pasca pelantikan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030 di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, arah konsolidasi partai mulai bergerak ke daerah. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Sumatera Barat provinsi dengan basis politik konservatif yang selama ini tidak menjadi lahan subur bagi PSI.
Dari informasi yang berkembang di lingkar internal partai, isu penentuan Ketua DPW PSI Sumbar mulai mengemuka. Dua nama yang disebut paling kuat adalah Muhammad Taufiqur Rahman, putra Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mantan Bupati Dharmasraya.
Keduanya memiliki latar dan jaringan berbeda, tetapi sama-sama menawarkan nilai strategis bagi PSI.
Muhammad Taufiqur Rahman putra dari Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi yang pernah maju sebagai Caleg DPRD Sumatera Barat pada Pemilu 2024. Keterkaitannya dengan Mahyeldi, tokoh PKS dan Gubernur yang memiliki pengaruh besar di Sumbar, memberi keuntungan elektoral tertentu jika PSI berani mengambil risiko menjalin kolaborasi dengan basis politik Islam di daerah tersebut. Namun, langkah ini bisa menimbulkan resistensi internal karena berpotensi menimbulkan persepsi bahwa PSI sedang menumpang pada jejaring politik keluarga petahana.
Sementara Sutan Riska Tuanku Kerajaan membawa kekuatan yang berbeda. Ia bukan lagi Bupati Dharmasraya dan sudah tidak menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), tetapi masih memiliki jejaring luas dari masa jabatannya. Sutan Riska dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi. Hubungan personalnya dengan Kaesang Pangarep dan kedekatannya dengan beberapa mantan kader PDIP menjadi faktor yang membuat namanya mencuat sebagai calon kuat Ketua DPW PSI Sumbar.
Beberapa sumber di internal PSI menyebut Kaesang memiliki kecenderungan mendukung Sutan Riska. Alasannya pragmatis: Sutan memiliki jaringan birokrasi dan pengaruh yang nyata di tingkat lokal, serta akses ke jejaring politik nasional yang dapat mempercepat ekspansi PSI di wilayah yang selama ini sulit ditembus. Langkah ini dinilai sejalan dengan strategi DPP untuk memperkuat struktur partai lewat figur-figur yang sudah memiliki modal politik dan administratif, bukan semata lewat kader ideologis.
Namun, isu penentuan Ketua DPW PSI Sumbar tidak hanya berhenti pada dua nama itu. Di lingkaran DPP sendiri terjadi dinamika pengaruh antara dua figur asal Sumatera Barat yang kini memegang posisi penting: Faldo Maldini dan Raihan Ariatama.
Faldo Maldini, yang sekarang sebagai Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP PSI, faldo sendiri sudah cukup lama aktif di PSI dan dikenal memiliki basis jaringan di Sumbar. Ia berperan dalam membangun citra PSI di daerah. Sedangkan Raihan Ariatama, mantan Ketua Umum PB HMI, baru bergabung ke PSI, tetapi langsung dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PSI periode 2025–2030. Raihan membawa jaringan baru terutama dari kalangan aktivis dan alumni HMI serta reputasi nasional yang membuatnya cukup berpengaruh di struktur partai.
Perbedaan latar belakang ini juga memunculkan spekulasi mengenai perbedaan pandangan internal. Faldo disebut lebih berhati-hati terhadap kemungkinan penunjukan figur eksternal yang tidak berasal dari kader internal PSI, sementara Raihan dinilai lebih terbuka terhadap pendekatan pragmatis demi memperluas jangkauan elektoral partai. Situasi ini membuat proses penentuan Ketua DPW PSI Sumbar menjadi tidak sekadar keputusan organisatoris, melainkan juga bagian dari perebutan pengaruh di tingkat pusat.
Dari perspektif politik, hubungan antara Kaesang dan Sutan Riska memiliki nilai strategis tersendiri. Keduanya sama-sama memiliki akar di lingkungan politik yang beririsan dengan PDIP dan pemerintahan Jokowi. Sutan Riska pernah menjadi salah satu kepala daerah muda yang cukup sering tampil dan dekat dengan pemerintah pusat ketika Jokowi masih menjabat. Faktor kedekatan ini memperkuat asumsi bahwa dukungan DPP terhadap Sutan Riska bukan hanya keputusan teknis, melainkan juga bagian dari konsolidasi jejaring politik pasca-Jokowi.
Jika PSI benar-benar menunjuk Sutan Riska sebagai Ketua DPW, partai ini berpotensi mendapat keuntungan cepat dalam hal akses jaringan, logistik, dan penguatan struktur. Namun jika yang dipilih adalah Muhammad Taufiqur Rahman, PSI bisa mendapatkan legitimasi sosial dan tentu akan mendapat dampak dari pengaruh besar milik ayah Taufiq yang sebagai gubernur sumbar.
Pada akhirnya, keputusan siapa yang akan memimpin PSI Sumbar akan menjadi indikator arah politik partai ini ke depan apakah tetap pada jalur kaderisasi dan meritokrasi, atau beralih ke strategi pragmatis berbasis jaringan kekuasaan. Sumatera Barat menjadi ujian awal konsolidasi Kaesang dalam menata PSI, dan juga menjadi acuan untuk melihat pengaruh siapa yang lebih kuat antara Faldo atau Raihan di DPP PSI, dengan pertanyaan akhir; Ketua DPW PSI Sumbar nanti orangnya Raihan? Atau Orangnya Faldo?
Tinggalkan Balasan