Jakarta — Kanal pengaduan publik “Lapor Pak Purbaya” langsung diserbu masyarakat. Hanya dalam dua hari sejak diluncurkan, sudah tercatat 15.933 laporan yang masuk ke nomor WhatsApp resmi 0822-4040-6600. Program ini digagas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai langkah memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dari total laporan tersebut, sekitar 13.285 aduan dikategorikan layak tindak lanjut, sementara 2.459 lainnya hanya berisi ucapan selamat dan dukungan terhadap program pengawasan publik tersebut. Tim kecil yang terdiri dari enam staf dan dua staf khusus kini bekerja memverifikasi setiap laporan secara bertahap.
Sejumlah kasus yang menonjol mulai mencuat. Salah satunya, laporan terkait pegawai Bea dan Cukai yang kedapatan nongkrong di gerai Starbucks saat jam kerja, mengenakan seragam dinas, dan diduga membicarakan urusan pribadi. Selain itu, muncul pula aduan mengenai lama waktu pemeriksaan barang impor yang bisa mencapai 34 hari, meski dokumen dinyatakan lengkap, namun tetap dikenai denda keterlambatan.
Kasus lain yang ikut menyedot perhatian publik adalah dugaan praktik premanisme oleh oknum account representative (AR) di KPP Pratama Tigaraksa, Banten, yang dilaporkan memeras wajib pajak. Laporan ini kini menjadi salah satu prioritas tim verifikasi untuk ditindaklanjuti.
Purbaya menyatakan kanal pengaduan ini bertujuan memperpendek rantai birokrasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk langsung menyampaikan keluhan tanpa takut diabaikan. “Kami ingin memastikan setiap aduan ditangani dengan cepat dan transparan. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.
Meski menuai pujian karena respons cepat pemerintah, sejumlah pihak mengingatkan potensi overload informasi, mengingat kapasitas tim verifikasi yang masih terbatas. Tanpa sistem penyaringan yang jelas, dikhawatirkan banyak laporan penting justru tidak tertangani.
Kanal “Lapor Pak Purbaya” menjadi fenomena baru dalam mekanisme akuntabilitas publik di sektor fiskal. Respons publik yang sangat tinggi menandakan adanya kebutuhan besar akan saluran pengawasan langsung terhadap aparat pajak dan bea cukai. Namun efektivitasnya akan diuji dalam beberapa bulan ke depan apakah ribuan laporan itu benar-benar berujung pada tindakan nyata atau sekadar menjadi ruang curhat publik.
Tinggalkan Balasan