Jambi — Gangguan sistem di Bank Jambi yang berlangsung sejak 3 Desember 2025 memunculkan pertanyaan baru yang belum terjawab oleh manajemen. Insiden yang dimulai dengan keruntuhan total layanan pada hari pertama itu, hingga kini belum sepenuhnya pulih. Mobile Banking dan ATM hanya berfungsi secara tersendat, jatuh-bangun sepanjang dua hari terakhir.

Sejumlah pegawai pemerintah daerah mengaku gaji mereka terlambat dibayarkan karena sistem Bank Jambi tidak stabil. “Kami dapat kabar dari bendahara, sistem bank belum normal. Mau apa lagi?” ujar seorang aparatur sipil negara yang enggan disebutkan namanya.

Gangguan yang memengaruhi hajat hidup pegawai Pemda itu justru tidak diimbangi dengan penjelasan memadai dari pihak manajemen bank. Hingga Rabu malam, Bank Jambi belum merilis laporan teknis penyebab gangguan, rencana pemulihan, ataupun estimasi waktu normalisasi layanan.

Di kalangan internal perbankan, gangguan sistem selama lebih dari 24 jam biasanya dikategorikan sebagai insiden kritis. Namun Bank Jambi belum menjawab sejumlah pertanyaan dasar:

  • Apakah gangguan ini berasal dari pusat data?
  • Mengapa layanan bisa mati total lebih dari satu hari?
  • Mengapa pemulihan berjalan lambat dan tidak stabil.
Baca juga :  Mahasiswa Hukum Jambi Jakarta Meminta Audit dan Penegakan Hukum di Desa Telentam, Merangin (2021-2024)

Ketiadaan informasi ini membuat publik menduga ada masalah struktural pada sistem teknologi bank, bukan sekadar gangguan teknis biasa.

Tak hanya manajemen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mendapat sorotan. Dalam banyak kasus gangguan perbankan, regulator biasanya meminta laporan insiden TI, memastikan prosedur disaster recovery berjalan, dan mengawasi mitigasi risiko operasional.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari OJK mengenai langkah konkret yang mereka ambil terhadap gangguan berhari-hari di Bank Jambi. Ketiadaan respons ini menimbulkan pertanyaan: apakah pengawasan berjalan efektif?

Gangguan sistem Bank Jambi juga menyeret pemerintah daerah dalam pusaran masalah. Seluruh pembayaran gaji ASN mengandalkan bank yang sama, tanpa adanya mekanisme cadangan pada saat terjadi gangguan layanan.

Ketiadaan backup plan ini memperlihatkan kerentanan sistemik dalam tata kelola keuangan daerah. Satu insiden teknis di bank dapat membuat ribuan pegawai menunggu kepastian hak bulanan mereka.

Bank Jambi adalah bank daerah, memegang dana publik, dan menjadi tumpuan transaksi pemerintah. Di tengah gangguan yang belum pulih, publik menunggu:

  • penjelasan terbuka dari manajemen,
  • pengawasan ketat dari OJK,
  • langkah mitigasi Pemda agar layanan vital tidak kembali lumpuh di masa depan.
Baca juga :  Grace dan Tiga Bayangan: Anatomi Relasi Kuasa RMK di Jambi

Hingga kini, yang tersisa hanya spekulasi dan antrean panjang nasabah yang menunggu kepastian.