Kekecewaan terhadap pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi kembali mencuat. Sejumlah pasien BPJS mengeluhkan kondisi pelayanan yang dinilai tidak optimal, terutama terkait ketersediaan obat dan pemeriksaan laboratorium.
Salah satu dokter spesialis yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa terdapat kondisi di mana obat tertentu tidak tersedia dan beberapa pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan di rumah sakit tersebut. Situasi ini, menurutnya, menyulitkan tenaga medis dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.
Beberapa pasien bahkan mengaku harus membeli obat di luar rumah sakit karena stok di instalasi farmasi disebut-sebut kosong. Ada pula keluhan mengenai pasien yang tidak dapat dilayani secara optimal akibat keterbatasan obat yang tersedia.
Informasi dari pihak apotek menyebutkan bahwa kondisi ini diduga berkaitan dengan persoalan administrasi dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dan terbuka dari manajemen rumah sakit maupun pihak BPJS terkait kondisi tersebut.
Jika benar terjadi keterlambatan pembayaran atau persoalan tata kelola distribusi obat, maka yang menjadi korban utama adalah masyarakat—pasien yang setiap bulan rutin membayar iuran BPJS, bahkan ada yang dipotong langsung dari gaji.
Publik berhak mendapatkan klarifikasi yang transparan dari:
- Pihak manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi
- Kepala Instalasi Farmasi rumah sakit
- Pihak BPJS Kesehatan cabang setempat
Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administrasi dan klaim anggaran. Ini menyangkut hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Apabila terdapat kendala sistemik, maka perlu ada audit, evaluasi, dan pembenahan tata kelola secara menyeluruh—bukan saling lempar tanggung jawab.
Masyarakat tidak membutuhkan polemik. Masyarakat membutuhkan kepastian layanan.
Tinggalkan Balasan