Ada sebuah bangunan di Jakarta yang seharusnya menjadi “rumah singgah” bagi orang Jambi. Tempat itu adalah Mess Jambi, penginapan milik Badan Penghubung Provinsi Jambi yang berada di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasinya strategis dekat pusat pemerintahan, rumah sakit besar, hingga stasiun kereta sehingga memang disiapkan untuk membantu masyarakat Jambi yang sedang memiliki urusan di ibu kota. (Badan Penghubung Jambi)
Secara resmi, penginapan ini memiliki sekitar 40 lebih kamar, dengan tarif yang dipublikasikan sekitar Rp350.000 per malam untuk kamar standar dan Rp500.000 untuk kamar VIP. [Badan Penghubung Jambi]
Pemerintah Provinsi Jambi bahkan menargetkan penginapan ini bisa menyumbang sekitar Rp2 miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa penginapan.
Di atas kertas, konsepnya sederhana: fasilitas pemerintah yang membantu masyarakat Jambi ketika berada di Jakarta.
Namun persoalan mulai muncul ketika beredar cerita yang berulang dari mulut ke mulut: pejabat, keluarga pejabat, atau kolega tertentu disebut bisa menginap dengan harga sangat murah bahkan gratis sementara masyarakat biasa justru dikenakan tarif penuh, bahkan kadang lebih mahal. Jika praktik semacam ini benar terjadi, maka pertanyaannya bukan lagi soal kamar atau tarif, tetapi soal keadilan dalam penggunaan fasilitas publik.
Ironinya, bangunan yang dibiayai dari uang rakyat dan bahkan ditargetkan menjadi sumber PAD justru berpotensi terasa lebih ramah bagi lingkaran kekuasaan dibanding masyarakat yang menjadi pemilik sebenarnya dari fasilitas itu.
Dalam negara yang sehat, fasilitas publik tidak boleh berubah menjadi privilege birokrasi. Jika ada kategori tamu dinas dengan tarif berbeda, maka dasar aturannya harus jelas dan transparan. Tanpa keterbukaan, mess daerah yang seharusnya menjadi rumah singgah masyarakat bisa perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain:
Rumah nyaman bagi kekuasaan, tetapi terasa mahal bagi rakyatnya sendiri.
Tinggalkan Balasan