Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada Rabu, 23 Juli lalu terkait dugaan korupsi proyek multiyears Islamic Center dan Stadion Pijoan yang bernilai ratusan miliar rupiah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan adanya pelanggaran serius dalam proyek tersebut. Fakta menunjukkan proses tender diduga direkayasa sehingga menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Namun hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka.

Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas RI) menilai lambannya penanganan kasus ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai ketegasan hukum di Indonesia. “Apakah hukum di negeri ini tumpul ke atas? Apakah Gubernur Jambi, Al Haris, kebal hukum?” ujar Koordinator Kamnas RI, Moh Zuhri Akbar, dalam pernyataannya, Sabtu (20/9).

Menurut Zuhri, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di daerah kian merajalela. Ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap dikelola seolah milik pribadi, sementara proyek-proyek besar justru menjadi lahan bancakan elit.

“Rakyat hanya kebagian debu dari proyek yang tak kunjung selesai dibangun. Situasi ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga mencoreng wibawa hukum,” tegasnya.

Baca juga :  PT Sukses Jaya Wood dan Konflik Lahan Silaut: Mengurai Jejak Sengketa yang Berujung ke Pengadilan

Atas dasar itu, Kamnas RI berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung KPK pada Rabu, 24 September mendatang. Aksi tersebut disebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan uji nyali bagi KPK.

“Kami ingin melihat apakah KPK berani memanggil dan memeriksa Al Haris, Gubernur Jambi, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Apakah KPK berani turun langsung ke Jambi untuk memeriksa semua pihak yang terlibat sampai ke akar-akarnya,” ujar Zuhri.

Kamnas RI menegaskan aksi itu adalah peringatan keras. Jika KPK terus diam, publik akan menganggap lembaga antirasuah tersebut kehilangan taring.

“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Karena jika hukum bisa dibeli, maka satu-satunya cara menyelamatkan keadilan adalah dengan melawannya bersama-sama,” pungkas Zuhri.