Jambi,17 November 2025—Tekanan terhadap PetroChina International Jabung Ltd makin menguat. Kali ini, DPR RI menyuarakan tuntutan tegas agar perusahaan migas itu mundur dari wilayah Jambi. Tuduhan yang dilontarkan bukan main-main: operasi PetroChina disebut “nyusahin orang kerjanya” dan merugikan masyarakat lokal.

Sorotan Anggota DPR Gerindra

Dalam rapat dengan Komisi XII, seorang anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra M Rohid menyatakan kekecewaan mendalam terhadap PetroChina: “Kalau sekadar investasi bagus sih, kami apresiasi. Tapi kalau operasinya seperti ini — limbah sembarangan, orang susah — mending angkat kaki dari Jambi.”

Pernyataan itu memunculkan sorotan besar. Pasalnya, tidak hanya persoalan lingkungan yang diangkat, tetapi juga kesan bahwa PetroChina dianggap lebih mengutamakan keuntungan bisnis daripada kesejahteraan warga lokal.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Anggota DPR RI tersebut menjelaskan bahwa operasional PetroChina telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, Sungai tercemar: Ia menyebut bahwa air sungai di beberapa titik berubah warna dan baunya menyengat.

Ketidakadilan sosial: Menurutnya, perusahaan tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan warga lokal, termasuk dalam penggunaan tenaga kerja dan kontribusi pada pembangunan daerah. Dengan nada tegas, dia menuntut evaluasi menyeluruh atas izin operasional PetroChina di Jambi serta perhatian serius terhadap kepatuhan regulasi sosial-lingkungan.

Baca juga :  2 Warga Suku Anak Dalam yang Terima Bilqis ditangkap Atas Dugaan Penculikan Anak

Tekanan Politik Menuju Realisasi PI 10%

Tuntutan untuk “angkat kaki” dari Jambi tak bisa dilepaskan dari isu Participating Interest (PI) 10%. Beberapa wakil rakyat menilai bahwa PetroChina telah beroperasi lama di Jambi tanpa mengalokasikan bagian PI yang semestinya untuk pemerintah daerah. Hal ini memicu kesan eksploitatif terhadap sumber daya alam lokal. Politisi dari Fraksi Gerindra dan elemen DPR lainnya mendesak agar proses realisasi PI 10% dipercepat dan skemanya dibuat transparan.

Di sisi masyarakat, protes terhadap PetroChina juga meluas lewat aksi damai. Kelompok lokal menuntut agar perusahaan mengevaluasi ulang kegiatan operasional, terutama instalasi pipa gas yang dianggap membahayakan keamanan warga.

Tantangan Regulasi dan Pengawasan

Menurut DPR, salah satu masalah utama adalah lemahnya pengawasan regulasi migas dan lingkungan di daerah. Meski ada peraturan untuk PI dan pengelolaan lingkungan, eksekusinya dinilai lambat dan tak konsisten. Politisi Gerindra tersebut menyatakan bahwa perusahaan seharusnya dipaksa mempertanggung jawabkan seluruh operasi mereka di Jambi — bukan hanya dari sisi profit, tetapi juga dari tanggung jawab sosial.

Baca juga :  Proyek Jalan PUPR Merangin Masuk Temuan BPK, Volume Kurang, Kualitas Dipertanyakan.

Catatan Akhir

Tuntutan agar PetroChina “angkat kaki” dari Jambi bukan retorika semata. Ini adalah panggilan serius dari lembaga legislatif yang merefleksikan keresahan warga dan aktivis. Apabila desakan ini ditindaklanjuti, bisa jadi merupakan momentum penting bagi penegakan keadilan lingkungan di sektor migas nasional.

Meski begitu, masih banyak pertanyaan besar:

  1. Bagaimana respons PetroChina terhadap ultimatum ini?
  2. Apakah SKK Migas dan Kementerian ESDM akan menerapkan sanksi jika perusahaan tak memenuhi tuntutan?
  3. Dan yang terpenting: apakah suara rakyat Jambi akan didengar atau disapu di balik bisnis besar?

Publik menunggu jawaban — dan kemungkinan perubahan nyata di lapanan.