Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam dan demografi yang besar. Namun, kemajuan daerah tidak cukup ditopang oleh potensi semata. Pembangunan manusia menuntut kebijakan yang dirumuskan secara cermat dan tepat, berbasis data, dan didukung kajian akademis yang komprehensif. Tanpa pendekatan tersebut, arah pembangunan berisiko berjalan tanpa peta jalan yang jelas.
Kurangnya perspektif akademis dalam perumusan kebijakan dapat menyebabkan program pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja lokal, pelatihan tenaga kerja tidak berbasis potensi unggulan daerah, serta layanan kesehatan dan sosial kurang tepat sasaran. Dampaknya terasa pada kualitas SDM yang belum optimal baik dari sisi kompetensi, produktivitas, maupun daya saing.
Sebagai daerah yang terus berkembang, Sarolangun memerlukan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga strategis dan berkelanjutan bagi masyarakat sarolangun. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan tokoh masyarakat menjadi kunci. Setiap program harus dilandasi riset kebutuhan riil masyarakat, evaluasi berbasis data, serta proyeksi jangka panjang yang terukur.
Seorang pemimpin daerah harus mampu membawa arah dan akan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi kebijakan. Dengan memperkuat peran akademisi dalam proses perencanaan dan evaluasi, Sarolangun dapat membangun SDM yang unggul, berkarakter, dan mampu mengelola potensi daerah secara mandiri dan berdaya saing. Pembangunan manusia bukan sekadar agenda, melainkan komitmen untuk memastikan masa depan Sarolangun yang lebih bermartabat dan sejahtera.
“terakhir dari penulis, ini salah satu bentuk refleksi serta evaluasi yang harus menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, sarolangun harus punya visi yang tepat secara substansial untuk menuju dan bagian dari bonus demografi indonesia.
Tinggalkan Balasan