Dalam ilmu pemerintahan, keberhasilan tidak diukur dari istilah normatif, melainkan dari indikator yang jelas, terukur, dan dapat diuji. “Bahagia” tidak memenuhi prasyarat itu. Ia bukan variabel kebijakan, melainkan kondisi psikologis yang subjektif. Ketika dijadikan visi utama, ia berisiko besar menjadi retorika yang kabur secara metodologis dan lemah secara pertanggungjawaban.
Pemerintah dapat menyampaikan bahwa ekonomi relatif stabil, inflasi terkendali, serta angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Namun jika dilihat lebih dalam, capaian tersebut masih berada pada level marginal bukan transformasional. Stabilitas memang tercapai, tetapi stabilitas bukanlah prestasi, melainkan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintahan.
Persoalannya menjadi lebih serius ketika kita turun ke realitas sehari-hari masyarakat. Di saat narasi “bahagia” terus digaungkan, problem klasik kota justru belum terselesaikan secara mendasar.
Banjir masih menjadi ancaman berulang di sejumlah titik. Ini bukan sekadar persoalan cuaca, tetapi cerminan lemahnya tata kelola drainase dan perencanaan kota. Ketersediaan air bersih di beberapa wilayah juga belum merata, menunjukkan bahwa layanan dasar yang paling fundamental pun belum sepenuhnya terpenuhi. Belum lagi persoalan infrastruktur lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kualitas ruang publik yang masih jauh dari ideal.
Di sini terlihat jelas: ada jarak antara apa yang dikatakan dengan apa yang dirasakan.
Program-program yang diluncurkan seperti Kartu Bahagia, pelatihan kerja, hingga bantuan UMKM memang memberi kesan progresif. Namun banyaknya program tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas. Dalam praktik kebijakan publik, terlalu banyak program tanpa fokus justru sering berujung pada fragmentasi kebijakan: energi tersebar, dampak menipis.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial: apakah program-program tersebut mampu menyelesaikan akar masalah? Apakah banjir berkurang secara signifikan? Apakah akses air bersih semakin merata? Apakah masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup yang nyata, bukan sekadar bantuan sementara?
Jika jawabannya belum jelas, maka kita sedang berhadapan dengan satu masalah klasik: kebijakan yang lebih kuat di permukaan daripada di substansi.
Argumen bahwa ini masih tahun pertama dan fase peletakan fondasi memang dapat diterima. Namun fondasi yang baik seharusnya mulai menunjukkan arah perubahan yang konkret. Jika setelah satu tahun yang tampak baru sebatas stabilitas dan distribusi program, maka wajar jika publik mempertanyakan: di mana terobosannya?
Kota tidak dibangun oleh slogan. Ia dibangun oleh keberanian menghadapi masalah nyata: banjir yang harus dituntaskan, air bersih yang harus dijamin, dan layanan publik yang harus ditingkatkan secara sistemik.
Karena itu, visi “Bahagia” harus segera diturunkan dari langit retorika ke bumi realitas. Ia harus diterjemahkan menjadi indikator yang tegas, target yang spesifik, dan hasil yang bisa diuji secara objektif.
Jika tidak, maka “Bahagia” akan tetap menjadi kata indah di pidato, tetapi asing dalam kenyataan.
Tinggalkan Balasan